Konferensi Internasional 20 Tahun Perdamaian Aceh Hasilkan 10 Rekomendasi

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

TRIBUNGAYO. COM, JAKARTA - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), melalui Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin SH MKn, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk menjaga keberlanjutan perdamaian.

Hal itu disampaikan dalam Konferensi Internasional 20 Tahun Perdamaian Aceh yang digelar Diaspora Global Aceh (DGA) di Aula Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2025).

“Pemerintah Aceh berkomitmen mengawal rekomendasi yang dihasilkan konferensi ini. Kami ingin memastikan bahwa hasil konferensi bukan hanya menjadi catatan, melainkan diterapkan nyata bagi masa depan Aceh,” tegas Jamaluddin mewakili Gubernur Aceh.

Menurutnya, rekomendasi konferensi perlu segera dituangkan dalam regulasi agar implementasinya lebih mudah dilakukan oleh semua pihak.

“Kami minta semua elemen bersama-sama mengawal rekomendasi ini agar menjadi regulasi pemerintah,” lanjut Jamaluddin.

Salah satu poin yang kembali ditegaskan adalah implementasi MoU Helsinki, khususnya Pasal 3.2.5 tentang alokasi tanah pertanian dan dana bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik, serta rakyat sipil korban konflik.

Jamaluddin menekankan agar pelaksanaan alokasi tanah tersebut benar-benar jelas arealnya, bukan berupa lahan semak belukar, sehingga dapat menjamin reintegrasi yang bermartabat dan berkelanjutan dalam bingkai NKRI.

Konferensi ini menghadirkan ratusan peserta secara langsung dan virtual, termasuk tokoh nasional dan internasional.

Hadir secara virtual mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla serta Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim.

Dalam sambutannya, Anwar menegaskan bahwa Malaysia dan Aceh memiliki ikatan sejarah panjang, dan pihaknya siap terus mendukung perdamaian serta pembangunan Aceh.

Acara dibuka oleh Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA, dengan sambutan dari Ketua Umum DGA, Mustafa Abubakar.

Konferensi berhasil merumuskan 10 rekomendasi utama, diantaranya:

1. Pentingnya persatuan para pemimpin Aceh dalam mengawal perdamaian.
2. Pembentukan dana abadi untuk pembangunan berkelanjutan.
3. Jaminan pendidikan bagi generasi Aceh hingga tingkat perguruan tinggi.
4. Perhatian khusus bagi keluarga veteran dan korban konflik.
5. Realisasi alokasi tanah dan pekerjaan layak bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik, dan korban sipil sesuai MoU Helsinki.
6. Strategi menghadapi tantangan generasi digital dan perubahan sosial.
7. Penguatan kapasitas kelembagaan dalam menjaga perdamaian.
8. Pelestarian nilai kepahlawanan Aceh.
9. Transformasi karakter emosional masyarakat Aceh menjadi energi positif untuk solidaritas.
10. Mendorong partisipasi diaspora Aceh dalam pembangunan.

Dengan dukungan Gubernur Aceh, konferensi ini menegaskan kembali bahwa dua dekade perdamaian bukanlah akhir perjalanan, melainkan fondasi untuk membangun Aceh yang lebih sejahtera, damai, dan bermartabat. (*) 

Baca juga: Terima Penghargaan 2 Dekade Damai Aceh, Wartawan Senior Bahtiar Gayo Kenang Liputan Masa Konflik

Baca juga: Dua Dekade Damai Aceh di Mata Mantan Jubir GAM Wilayah Gayo Alas

Baca juga: Berikut Deretan Pekerjaan yang Diprediksi akan Hilang dalam Satu Dekade