Reklamasi Terus Berlanjut, WALHI Soroti Diamnya Pemerintah Soal Penyelamatan Danau Lut Tawar

Selain berdampak pada lingkungan, WALHI juga mengingatkan bahwa pembiaran reklamasi liar dapat menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat, dimana masyarakat merasa pemerintah tebang pilih terhadap pelanggaran yang terjadi di Danau Lut Tawar. 

Baca juga: Aktivis Soroti Dugaan Oknum APH Terlibat Reklamasi dan Pembangunan Ilegal di Danau Lut Tawar

"Kalau pengusaha besar boleh melakukan pembangun di tepi danau, sedangkan masyarakat kecil yang punya cangkul padang tidak, ini akan menimbulkan kecemburuan sosial. Bisa muncul konflik karena dianggap ada perlakuan berbeda,” terang Afifuddin.

Afifuddin menegaskan, sebelum pemerintah berencana mengembangkan kawasan wisata di Danau Lut Tawar, langkah utama yang harus dilakukan adalah menertibkan seluruh pelanggaran yang sudah terjadi.

"Sebelum bicara infrastruktur wisata, tertibkan dulu pelanggaran yang ada. Baru kemudian lakukan kajian komprehensif dari sisi ekologi dan sosial agar pengelolaan Danau Lut Tawar benar-benar berkelanjutan,” pungkasnya. (*)