Kualitas SDM yang belum merata dan rendahnya indeks pelayanan dasar di sejumlah kecamatan.

Dan ketergantungan fiskal terhadap pusat, serta lemahnya inovasi dalam menggali potensi PAD.

Khairul Ahadian ST juga menyampaikan temuan BPK terhadap belanja RSUD Datu Beru.

Ia meminta Pemkab Aceh Tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan rumah sakit tersebut. 

Selain itu, perhatian khusus juga diarahkan pada persoalan adanya Pemotongan dana tenaga kesehatan (nakes) di Dinas Kesehatan.

Yang menurut fraksi memerlukan tindakan serius dari Bupati, khususnya dalam hal penempatan kepala dinas yang berintegritas.

Selanjutnya, temuan anggaran di PDAM Tirta Tawar, yang dinilai membutuhkan seleksi direktur baru dengan integritas tinggi demi kelangsungan pelayanan air bersih di Aceh Tengah.

Meski demikian, fraksi mengapresiasi sikap Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh Sekda pada penutupan pembahasan RPJMK.

Khususnya terkait kesediaan pemerintah menjadikan capaian PAD sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah. 

Fraksi Gabungan Keramat Mupakat terdiri atas lima anggota DPRK Aceh Tengah lintas partai.

Diantaranya, Khairul Ahadian ST (Demokrat) sebagai Ketua Fraksi, Seven Cebro Kobat ST (PAN) sebagai Wakil Ketua.

Kasman (Partai Ummat) sebagai Sekretaris, Ilyas Sadikin (Demokrat) Anggota dan Drs M Syahri (PBB) sebagai Anggota. (***Romadani***)

Baca juga: Fraksi PKS Soroti Kualitas Pelayanan Publik dalam Rapat Paripurna Penetapan RPJMD Aceh Tengah

Baca juga: Putra Gayo Jadi Sekjen Gerindra, Edi Kurniawan:Ini Bentuk Regenerasi Strategis & Loyalitas Ideologis