Banjir Sumatra, Cara Alam Membuka Aib Pemerintah

Dalam banyak yurisdiksi, pejabat seperti ini sudah diminta mundur karena “moral hazard”.

Sedangkan negara kita? Masih sibuk memaklumi dan klarifikasi minta maaf!! Lucunya, penggundulan hutan itu di anggap proyek strategis nasional.

Namun banjir tersebut terjadi atas tindakan lokalisasi kejahatan orang-orang di Daerah.

Banjir ini sekali lagi menunjukkan bahwa pemerintah masih terperangkap dalam sentralisme Jawa.

Walau sebenarnya tidak juga demikian, tetapi spekulasi atas hampir benarnya tindakan pilih kasih tersebut menjadi fakta lapangan.

Narasi yang dilontarkan ialah pembangunan “merata”, tetapi realitas kebijakan selalu “terfokus”.

Ketika sebuah wilayah diperlakukan sebagai pinggiran, maka hak konstitusional rakyatnya direndahkan.

Padahal UUD NRI 1945 dengan jelas mengamanatkan perlindungan seluruh tumpah darah Indonesia yang artinya Sumatra bukan daftar ke-dua, ke-tiga, atau “opsional”.

Pada hukum lingkungan, ketika sebuah kerusakan terjadi, subjek yang bertanggung jawab wajib memenuhi strict liability pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian kesalahan.

Logikanya sederhana, kalau hutan gundul, itu bukan ulah hujan, bukan ulah sungai, bukan ulah angin.

Itu ulah manusia, khususnya korporasi dan pejabat yang memberi izin. Karena itu, meminta maaf secara terbuka bukan hanya tuntutan moral, tetapi kewajiban legal.

Termasuk kewajiban melakukan environmental restoration seperti reboisasi secara massif.

Kalau kerusakannya selevel ratusan ribu hektar, maka tanam pohon pun harus dalam skala triliunan, bukan ratusan ribu sebagai proyek seremonial.

Tidak hanya itu, kematian gajah dan harimau sumatera yang hari ini dilestarikan harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.

Dan stakeholder yang telah merusak hutan sumatera, kembalikan rumah-rumah binatang tersebut, kelakuan kalian melebihi kelakuan binatang buas.