Soal Dewan Pecahkan Piring Saat RDP DPRK, Begini Penjelasan Pj Bupati Aceh Tenggara

Soal Dewan Pecahkan Piring Saat RDP DPRK, Begini Penjelasan Pj Bupati Aceh Tenggara

Laporan Asnawi | Aceh Tenggara

TRIBUNGAYO.COM, KUTACANE - Terjadi kisruh antara DPRK Aceh Tenggara dengan Pj Bupati Aceh Tenggara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruangan kerja Ketua DPRK Aceh Tenggara. 

Kisruh itu terjadi akibat adanya pemecahan piring di atas meja yang dilakukan dua anggota DPRK Aceh Tenggara saat berlangsungnya RDP.

"Saya sudah layangkan surat dua kali ke DPRK Aceh Tenggara karena tidak bisa hadir.

Karena ada acara yang bersamaan, seperti kegiatan zoom bersama BPKP dengan agenda rapat koordinasi kondisi nasional pengawasan intern tahun 2023 .

Baca juga: Ketua PDI-P Aceh Tenggara Akan Hadiri Perayaan Bulan Bung Karno

Dan kegiatan di Lhokseumawe dengan pihak Kemendagri. Dan, panggilan ketiga kali saya datang, tetapi ada sedikit insiden dewan pecahkan piring kaca dan saya digiring ADC dan PAM TUP keluar dari ruangan tersebut," ujar Pj Bupati Aceh Tenggara, Drs Syakir MSi.

Menurut Pj Bupati Aceh Tenggara, saat dewan pecahkan piring kaca saya tidak keluar dari ruangan kerja Ketua DPRK Aceh Tenggara.

Baca juga: Dua Dewan Pecahkan Piring, RDP Soal Defisit Anggaran Aceh Tenggara Bubar Sebelum Dibuka

"Namun, ADC bersama PAM TUP yang membawa saya keluar dari ruangan, karena dianggap mereka kurang kondusif untuk standar pengamanan apabila rapat dilanjutkan,"katanya.

Ia menambahkan defisit anggaran tahun 2022 sebesar Rp 106 miliar. Ini merupakan masa pemerintahan yang lama. 

Awalnya ada defisit Rp 71 miliar, kemudian ada yang tidak diinput sehingga menjadi temuan BPKP dengan total defisit mencapai Rp 106 miliar.

Lanjut Drs Syakir, ia menjabat sebagai Pj Bupati Aceh Tenggara sejak dilantik tanggal 11 Oktober 2023.

Baca juga: Rapat DPRK dengan Pj Bupati Aceh Tenggara, 2 Anggota Dewan Pecahkan Piring

Namun, ia baru bertugas di Aceh Tenggara sejak 15 Oktober 2023.

Sementara itu, pembahasan perubahan anggaran pada November 2023. Sehingga tidak bisa lagi dilakukan untuk pergeseran anggaran yang sudah ada.

Secara terpisah Ketua LSM Tipikor Aceh Tenggara, Jupri Yadi R, mengatakan, timbulnya defisit mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada akhirnya mengganggu kegiatan pelayanan pada masyarakat.

Baca juga: BREAKINGNEWS: Suara Pecah Piring Bubarkan Rapat Kerja DPRK dengan Pj Bupati Aceh Tenggara