Sabtu, 6 Juni 2026

Kupi Senye

Ada Apa Dengan Sekolah Negeri?

Bahkan hingga bulan ini, ada sekolah yang calon siswa barunya belum mencapai sepuluh orang.

Tayang:
Editor: Sri Widya Rahma
Dokumen pribadi Dr Johansyah MA
DOSEN STIT AL-WASHLIYAH - Belum lama ini saya bercerita tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan beberapa teman yang bertugas di sekolah umum negeri, baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Ini artinya ada persoalan serius yang sedang melanda sekolah umum negeri sehingga mengalami penurunan jumlah peminat. 

Oleh: Dr Johansyah MA *)

Belum lama ini saya bercerita tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan beberapa teman yang bertugas di sekolah umum negeri, baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Menurut mereka sekolah negeri di luar pusat kota Takengon semakin sepi peminat.

Terlebih lagi jika sekolah tersebut berdampingan dengan madrasah (MI, MTs, dan MA), di mana orangtua lebih cenderung memilih
mendaftarkan anaknya ke madrasah.

Contohnya SMP Negeri 6 Takengon yang berada di kampung Pinangan Kebayakan, maupun SMP Negeri 13 Takengon di Jongok Meluem Kebayakan, dimana jumlah siswanya semakin berkurang.

Demikian halnya beberapa SMA maupun SD di Aceh Tengah, kondisinya lebih kurang sama.

Bahkan hingga bulan ini, ada sekolah yang calon siswa barunya belum mencapai sepuluh orang.

Kecuali SMA Negeri 1 maupun SMP Negeri 1 Takengon yang sudah melebihi ambang batas jumlah calon siswa baru karena banyak peminat.

Memang tidak semua sekolah umum negeri sepi peminat, tapi tampaknya sebagian besarnya memang begitu.

Ini artinya ada persoalan serius yang sedang melanda sekolah umum negeri sehingga mengalami penurunan jumlah peminat.

Tentu banyak faktor penyebabnya, salah satunya bisa saja karena belum maksimalnya pemerataan sistem pendidikan, baik fasilitas, akses, guru dan seterusnya.

Ketimpangan Dalam Pemerataan Pendidikan

Bukan rahasia lagi, bahwa ada ketimpangan dalam pemerataan pendidikan.

Misalnya pemerataan guru, di mana guru-guru berkualitas biasanya ditempatkan pada sekolah-sekolah unggul atau sekolah yang dekat dengan pusat kota.

Selain itu, persoalan klasik yang sulit diselasaikan, yakni terkait mutasi.

Dimana guru yang bertugas di wilayah pelosok, biasanya mengusulkan pindah ke sekolah yang lebih dekat melalui jalur khusus kekuasaan di eksekutif maupun legislatif.

Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved