Barisan Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara Desak Kejari Usut Penggunaan DD Lawe Loning Hakhapen

Ringkasan Berita:

• Barisan Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara meminta Aparat Penegak Hukum (Kejari dan Tipikor Polres) menyelidiki penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2023 di Lawe Loning Hakhapen, Kecamatan Lawe Sigala-gala.
• Mereka menuntut audit investigatif menyeluruh atas setiap poin anggaran, karena rawan penyimpangan dan berpotensi dikorupsi.
• Ketua Barisan Sepuluh Pemuda, Dahrinsyah SE, menegaskan Dana Desa harus transparan, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. 

 

Laporan Wartawan Tribun Gayo Asnawi Luwi | Aceh Tenggara

TribunGayo.com, KUTACANE - Barisan Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara meminta Aparat Penegak Hukum (APH) di Kejaksaan Negeri (Kejari) maupun Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Aceh Tenggara untuk melakukan penyelidikan terhadap penggunaan anggaran tahun 2023 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Lawe Loning Hakhapen, Kecamatan Lawe Sigala-gala.

Barisan Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara meminta secara menyeluruh atau melakukan audit investigatif setiap poin-poin anggaran rakyat yang digunakan.

"Anggaran Dana Desa harus transparansi. Hal ini tentunya rawan terjadi penyimpangan dan berpotensi dikorupsi. Dana Desa ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan hingga menekan gizi buruk program pemerintah.

Namun, kita inginkan anggaran transparan ke publik setiap poin-poin yang digunakan, makanya kita minta Dana Desa Kute Lawe Loning Hakhapen diusut tuntas, termasuk tunjangan Pengulu Kute, Aparatur Desa, Tunjangan BPK.

Apabila dalam penyelidikan ditemukan ada indikasi penyimpangan, Mark Up maka temuan itu harus diproses hingga tuntas sampai ke meja hijau agar uang rakyat dikembalikan," ujar Ketua Barisan Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara Dahrinsyah SE, kepada TribunGayo.com, Senin (24/11/2025).

Lebih lanjut, kata Dahrinsyah, Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2023 harus transparansi sedetail-detailnya, mulai dari pengadaan, pembelian, honorium, hingga beasiswa dan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDesa) Kute Lawe Loning Hakhapen.

Baca juga: GeRAK Aceh Dorong Kejari Aceh Tenggara Kembangkan Kasus Korupsi Dana Desa Lembah Haji

Rincian ADD Lawe Loning Hakhapen

Berikut rincian ADD Lawe Loning Hakhapen, berdasarkan data dari Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa (LKPJ ADD) 2023 yang dihimpun TribunGayo.com pada Senin (24/11/2025):

• Beasiswa PAUD Rp 10 juta
• Pelaksanaan Posyandu Rp 80 juta
• Biaya Kuliah Rp 7,3 juta
• Musdus Rp 5 juta
• Musrenbang Kute Rp 6 juta
• Pendataan SPGs Rp 5 juta
• Rehabilitasi/peningkatan gedung Rp 5 juta
• Pengadaan alat elektronik Rp 3,5 juta
• Tambahan makan Bergizi (daging lembu) 200 kg x 195.000 Rp 39 juta
• Tambahan makan bergizi 12 kali Rp 667.000 yakni bahan kacang hijau 490 CUP x 7.000, telur rebus 480 paket x 6.000
• Belanja jasa honorium Rp 10.800.000
• Pembinaan PKK-Kute Rp 15.890.000
• Pembinaan Pemuda/Karang Taruna Rp 10 juta
• Tunjangan pelaksanaan kerukunan umat beragama Rp 39.905.000
• Pelaksanaan HUT-RI Rp 13.400.000
• Pelaksanaan gotong royong Rp 10 juta
• Biaya rapat koordinasi Rp 20 juta
• Peningkatan kapasitas operator Kute Rp 8.686.000
• BLT Dana Desa untuk 19 KK per KK 3,6 juta dengan total Rp 68.400.000
• Operasional Perkantoran Kute Rp 24.027.000
• Belanja Operasional Perkantoran Rp 5.123.000
• Penyedia tunjangan BPK Rp 31.850.000
• Pemeliharaan lampu jalan Kute Rp 5,4 Juta
• Pembuatan jalan warga Rp 90.661.000
• Pengangkutan sampah rumah tangga Rp 31.116.000
• Sewa Sarana Mobilitas Rp 14.400.000
• Pembangunan Poskamling Kute Rp 12 juta
• Penyuluhan masyarakat sadar hukum Rp 5,5 juta
• Pembangunan SPAL Kute Rp 101.143.000
• Sewa Molen Rp 280.000x7
• Kereta sorong arteo Rp 600.000x3 unit
• Pembelian kerikil 28m3 Rp 158.000
• Tanah timbunan 90m3 Rp 108.000
• Semen Portland 40 kg 259 zak x Rp 83.000 total Rp 21.497.000
• Pasir beton 130M3  x Rp 158.000 total Rp 20.540.000
• Upah tukang 10 x Rp 165.000
• Upah pekerja 132 x Rp 130.000
• Upah mandor 23 x Rp 220.000
• Ongkos langsir material Rp 20.000 (1.977 LS) Rp 39.540.000
• Ongkos langsir semen Rp 15.000 (257 LS) Rp 3.855.000
• Belanja modal Jalan-Upah tenaga kerja Rp 68.265.000
• Honor TPK Rp 2,5 juta
• Rumah gizi PMT balita dan ibu Rp 57.300.000
• Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat Rp 53.320.000
• Honor Kader Pembangunan (KPM) 12 orang x Rp 300.000 total Rp 3,6 juta
• Honorer petugas Rp 4,2 juta
• Koordinator Posyandu dan pencegahan stunting kecamatan 9 orang x Rp 200.000 total Rp 1,8 juta

Baca juga: Kasus Korupsi Dana Desa, Inspektorat Aceh Tenggara Keluarkan LHP- K Lawe Tawakh

Masih banyak poin-poin lain ADD Kute Lawe Loning Hakhapen yang perlu ditelusuri hingga mengaudit penggunaan sampai tuntas.

"Kita tidak inginkan dalam pengusutan Anggaran Dana Desa Lawe Loning Hakhapen tahun 2023 ini hanya melihat dokumen.

Namun, kita inginkan Aparat Kepolisian Polres maupun Kejari Aceh Tenggara melakukan audit investigatif untuk menelusuri aliran dana dan penerima dana dari setiap poin-poin yang tercantum dalam APDeS Kute Lawe Loning Hakhapen.

Apalagi anggaran itu diketahui oleh Pengulu Kute (Kepala Desa) Lawe Loning Hakhapen Sabaruddin, Sekretaris Desa (Sekdes) Guntur Sahroji dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Haryono Alexander," pinta Dahrinsyah.

Sementara itu, di lokasi terpisah Pengulu Kute Lawe Loning Hakhapen, Sabaruddin yang dikonfirmasi TribunGayo.com pada Senin (24/11/2025), terkait penggunaan anggaran Dana Denas tahun 2023 , belum berhasil terhubung. (*)

Baca juga: Inspektorat Aceh Tenggara Keluarkan LHP-K Dana Desa Lawe Sigala Barat Jaya