Bencana, Tata Kelola dan Ujian Kepercayaan

Distribusi jatah hidup (jadup), bantuan sosial (bansos), dan hunian sementara (huntara) dinilai belum merata serta transisi menuju hunian tetap (huntap) belum jelas.

Di titik ini, kepercayaan publik diuji kembali.

Pernyataan ini kami sampaikan sebuah seruan yang jernih sekaligus tegas, agar segera dilakukan koreksi secara konstruktif dan berkeadilan. 

Mengingat, empat bulan pascabencana telah dilewati oleh seluruh para penyintas banjir melanda tanoh Gayo Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Sebab, bagi para penyintas, yang mereka butuhkan bukanlah polemik mengaburkan arah, melainkan kepastian, keadilan yang ditegakkan, dan keberpihakan nyata hadir tanpa jeda.

Sementara itu, relawan bergerak tanpa pamrih, bantuan mengalir dari berbagai penjuru arah, dan solidaritas masyarakat menjadi penopang utama yang menjaga harapan tetap hidup bagi penyintas.

Di sisi lain, pemerintah daerah tak cukup hanya bergerak cepat.

Penanganan di lapangan harus memiliki data primer, data sekunder, reliabilitas data, representasi data,  analisis kritis, tepat sasaran, transparan, dan terukur. 

Validasi data bagi penerima manfaat harus segera dibenahi, distribusi bantuan harus adil dan merata, dan peta jalan dari huntara menuju huntap harus jelas. 

Tanpa itu, bantuan pemulihan pascabencana kedepan berisiko melahirkan masalah baru di kemudian hari.

 “Bencana menguji, tata kelola dipertaruhkan.”

Pada fase pemulihan pascabencana akurasi negara dipersoalkan. Ini bukan sekadar soal cepat tanggap, tetapi soal ketepatan sasaran bagi para penyintas. 

Sejak awal, pentingnya roadmap telah kami diingatkan, transisi dari huntara menuju ke huntap tidak boleh berjalan tanpa arah.

Roadmap harus berbasis data akurat, agar para penyintas kedepan tidak terjebak dalam ketidakpastian berkepanjangan.

Penanganan bencana bukan hanya sekadar kerja cepat, ia menuntut ketelitian, keabsahan, dan disiplin pada Kepatuhan regulasi (regulatory compliance).