TAG
sengketa 4 pulau
-
Buku ini mengupas secara detail perjalanan empat pulau yang secara administratif berpindah-pindah antara Aceh dan Sumatera Utara.
Senin, 24 November 2025
-
FORMAD menilai keputusan pemindahan administrasi ini mengancam semangat perdamaian pasca Helsinki dan keadilan wilayah.
Selasa, 17 Juni 2025
-
Yusril menyebut UU No 24 Tahun 1956 hanya menyebutkan bahwa Provinsi Aceh terdiri atas beberapa kabupaten tanpa menyebutkan batas-batas wilayah jelas.
Selasa, 17 Juni 2025
-
Mantan anggota Tim Mawar Kopassus, Fauka Noor menilai langkah Presiden Prabowo mengambil alih penanganan sengketa ini sebagai keputusan yang tepat.
Selasa, 17 Juni 2025
-
Belakangan dinamika isu terkait pengalihan empat pulau semakin liar, dimana sejumlah pihak termasuk KNPI Aceh terkesan terpancing secara emosional.
Selasa, 17 Juni 2025
-
Peristiwa ini mencerminkan lemahnya pengelolaan wilayah yang begitu luas, sehingga pemekaran provinsi menjadi solusi yang perlu dipertimbangkan.
Selasa, 17 Juni 2025
-
PP TIM organisasi masyarakat Aceh yang berbasis di Jakarta telah menyampaikan surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait sengketa 4 pulau
Selasa, 17 Juni 2025
-
Dalam proses kajian ulang terkait penetapan administrasi empat pulau sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumut ditemukan novum data atau bukti baru.
Selasa, 17 Juni 2025
-
“Kalau pendekatannya seperti ini, maka hukum tidak lagi berdiri di atas konstitusi, tapi tunduk pada lobi kekuasaan,” ujarnya.
Minggu, 15 Juni 2025
-
Empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara ternyata merupakan pulau-pulau tidak berpenghuni.
Sabtu, 14 Juni 2025
-
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon–Bener Meriah menilai bahwa hal ini mencerminkan kelalaian serius dari Kementerian Dalam Negeri...
Sabtu, 14 Juni 2025
-
Anggota DPR RI asal Aceh, H Ilham Pangestu, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf
Jumat, 13 Juni 2025
-
Mendagri Tito Karnavian mengatakan penetapan empat pulau ini sudah melalui proses panjang serta melibatkan banyak instansi terkait.
Jumat, 13 Juni 2025
-
Farhan menilai keputusan Mendagri itu seperti "bom waktu" yang diletakkan di jalan yang kelak akan dilalui Presiden Prabowo Subianto.
Jumat, 13 Juni 2025
-
Mendesak agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera membatalkan SK tersebut dan mengembalikan status keempat pulau yang bersengketa tersebut.
Jumat, 13 Juni 2025
-
Kemendagri menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi penyelesaian polemik status kepemilikan empat pulau yang menjadi sengket antara Aceh dan Sumut.
Kamis, 12 Juni 2025
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved